Gubernur Terima Bantuan Sosial Kemanusiaan 2,2 Miliar dari PT. Pos Indonesia

Mataram – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB, menerima bantuan sosial kemanusiaan dari PT. Pos Indonesia sebesar Rp 2,2 Milyar. Penyerahan bantuan berlangsung di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu, 23 Desember 2020.

Direksi Kelembagaan PT Pos Indonesia, Nezar Patria menjelaskan, dana bantuan ini merupakan amanat dari donatur konsumen PT. Pos Indonesia yang disalurkan melalui PT. Pos untuk korban gempa di NTB pada tahun 2018. Di mana penyerahan dana bantuan ini mengalami penundaan, karena adanya diskusi terkait penggunaan, lalu berlanjut dengan adanya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Alhamdulillah sampai akhir bulan September terkumpul dana sebesar Rp. 2.204.260.705,’ dari para donatur yang disalurkan melalui PT. Pos Indonesia,” ungkapnya.

Menaggapai hal tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Sekda NTB didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah, menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT. Pos Indonesia, yang telah peduli terhadap masyarakat NTB yang terdampak musibah gempa pada tahun 2018 lalu.

Dikatakan Gubernur, penyerahan dana bantuan ini merupakan wujud, bahwa Pemprov NTB dengan PT. Pos Indonesia telah membangun kerjasama yang baik. Terutama dalam hal sosial kemanusiaan.

Sebagai salah satu perusahaan yang memiliki jaringan sangat banyak di Indonesia, Gubernur berharap momentum ini sebagai langkah untuk terus bersinergi membangun kerjasama yang baik dengan PT. Pos Indonesia.

“Semoga dana ini akan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para donatur yang telah menyumbang,” ujar Gubernur.

Proses penyerahan dilakukan langsung oleh Direksi Kelembagaan PT Pos Indonesia, didampingi Kepala Regional 8 PT. Pos Indonesia, Adi Sunanto dan Kepala Kantor Pos Mataram, Isnian Adiwijaya, yang diterima langsung Gubernur NTB, disaksikan Sekda NTB dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah.

Leave a Reply