Kemendikbud Puji Keberhasilan H.Sumun Kembangkan Pendidikan Inklusi

Lombok Tengah – Keberhasilan H.Sumum dalam memajukan pendidikan inklusi di Lombok Tengah mendapat acungan jempol dari Dirjen Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia.

Dirjen PAUD dan Dikdas Kemendikbud RI, Sri Wahyuningsih, mengatakan, H.Sumum selama ini sangat konsen mengawal pendidikan inklusi.

Menurutnya, kerja keras H.Sumum telah menjadikan Lombok Tengah sebagai daerah terdepan dalam pendidikan inklusi.

Berbagai gagasan, trobosannya dan ide-ide briliannya juga telah banyak mempengaruhi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan tentang pendidikan inklusi. Apa yang telah dilakukan H.Sumum, menurutnya patut dicontoh oleh para pejabat di daerah lain.

” Dia sangat luar biasa dan banyak menginspirasi kami di kementerian,” sanjung Sri saat melaksanakan kegiatan website seminar inklusi bersama H.Sumum dan jajaran Kemendikbud, Sabtu kemarin.

Sementara itu H.Sumum selaku narasumber dalam kegiatan Webinar tersebut mengatakan, pendidikan inklusi yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), harus tetap menjadi prioritas semua pihak.

Dikatakannya, selama ini berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan pendidikan inklusi, salah satunya penyediaan sarana dan prasarana.

Hasilnya sangat memuaskan. Saat ini, Lombok Tengah tercatat sebagai salah satu daerah dengan dengan capaian tertinggi di bidang pendidikan inklusi se Indonesia. Yang mana pakar pendidikan dari berbagai daerah sudah berkunjung mempelajari pola penerapan pendidikan inklusi ke Lombok

Prestasi yang diraih saat ini, lanut dia, merupakan hasil kerjakeras seluruh masyarakat Lombok Tengah.

Ia menjelaskan, pendidikan inklusi sebenarnya tidak hanya menjadi tugas Disdik , melainkan seluruh stouckhoulder.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif, sudah dijelaskan bahwa ABK memiliki hak sama dalam memperoleh pendidikan.

Dalam hal ini, menyandang gangguan fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa maupun pendidikan luar biasa. Anak-anak yang mempunyai keterbelakangan mental berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak yang normal.

” Sebenarnya kata yang paling pas adalah ABK, bukan anak cacat. Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan,” kata H.Sumum, kemarin.

Namun kenyataannya kata H.Sumum, ABK seringkali dipandang sebelah mata, dikucilkan, dianggap aib bahkan oleh orangtua mereka sendiri.

” Jangan kucilkan ABK, mereka juga generasi yang memiliki peluang sama mengabdi untuk bangsa dan negara ini ,” jelasnya.

Untuk itu, selain menyiapkan fasilitas bangunan sekolah, kesiapan tenaga pengajar, kedepan juga terus dibenahi. Pelatihan terhadap kepala sekolah dan guru harus terus dilakukan.

Melalui pelatihan, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman para guru tentang pendidikan inklusi.

Seluruh lembaga pendidikan di juga harus diarahkan menjadi penyelenggara pendidikan inklusi. Dengan demikian, ABK tidak hanya bisa bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), tapi bisa juga di sekolah reguler.

Paling tidak lanjut Sumum, lembaga pendidikan sudah memberikan hak bagi ABK untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga mampu mengangkat harkat ABK yang awalnya merupakan anak rumahan menjadi anak sekolahan.

Melalui pendidikan, ABK bisa berkreasi dan medapatkan penghargaan dari masyarakat.Sehingga kedepan tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak menerima pendidikan inklusi.

Mengenai sarana dan prasarana penunjang pendidikan inklusi, akan diupayakan secara perlahan.

Sosialisasi pendidikan inklusi sejauh ini juga sudah dilakukan kepada para kepala desa, penghulu dan dan pihak terkait lain di desa. Hal itu bertujuan untuk membangun kemitraan dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam mensukseskan pendidikan inklusi.

Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah desa, kelompok masyarakat maupun orangtua bisa lebih peduli terhadap keberadaan ABK di sekitarnya, sehingga nantinya ABK tidak lagi dianggap sebagai beban.

“Jangan jadikan ABK sebagai beban, karena pada dasarnya mereka juga tidak mau jadi beban,” katanya.

Guna memberikan pelayanan maksimal kepada ABK, kerjasama antar lembaga pemerintahan juga harus terjalin dengan baik dan bersama sama memperhatikan kebutuhan ABK.

Dikes misalnya, diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada ABK terkait permasalahan kesehatan yang dihadapi. Dinas Sosial, diharapkan mampu menyalurkan bantuan kursi roda dan kebutuhan ABK lainnya. Begitu juga Dinas PUPR, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sarana penujang ABK, seperti penyapan gedung dan lain sebagainya. Hal sama juga dilakukan dinas lain sesui bidangnya.

” Terus terang ketika berbicara masalah inklusi saya sering terharu dengan kondisi perjuangan para ABK. Jadi mari kita bersama sama perjuangkan masa depan mereka ,” pungkasnya.

Leave a Reply