Pemerintah kabupaten lombok barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa akan memproses kekosongan pejabat tingkat desa di beberapa titik.
Melihat beberapa kepala desa terjerat kasus pungutan liar hingga meninggal dunia. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD), Heri Ramadhan menyampaikan perkembangan pejabat desa yang masih mengalami kursi kosong.
Saat di hubungi via mobile, heri mengatakan masih mendata desa yang harus segera di isi untuk perputaran rantai pemerintahan, terlebih masih ada pekerjaan yang tersendat.
“Kita masih mendata desa – desa yang akan kita isi agar segera rantai pemerintahan ini tetap berjalan, apalagi di musim pandemi ini ada banyak pekerjaan yang harus selesai” Pungkas Heri.
Kekosongan pejabat desa di lombok barat akan di upayakan menggelar pemilihan kepala desa serentak pada tahun depan (2021). Hal itu di akui olehnya karena anggaran banyak dialihkan oleh pandemi Covid-19.
“Kita upayakan tahun depan kita akan gelar pilkades serentak, karena anggaran tahun ini dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19” Tutur heri ramadhan.
Informasi desa yang saat ini membutuhkan pejabat ada 24 desa, dimana beberapa desa saat ini sudah diisi oleh Pengganti Antar Waktu (PAW). Meski ada PAW, desa tersebut akan tetap masuk dalam list Pilkades 2021 mendatang.(pl03)