Informasi Tentang ODP, PDP Corona Bolehkah Di Sebar ?

(Telaah Perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik)

Oleh: Lalu Ahmad Busyairi
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB

Seiring mewabahnya Virus Corona/COVID 19 (COrona Virus Diseas 19) Informasi nama orang, alamat lengkap dengan No. Handphone, sebagai status Orang Dalam Pengawasan (ODP) tersebar banyak kepada khalayak melalui jejaring sosial , bahkan penulis pernah ditunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan seseorang yang berstatus PDP (pasien dalam Perawatan) yang disebar via medsos perpesan. Ketika tulisan ini dibuat penulis juga banyak mendapat pertanyaan bagaimana jika data pribadi/informasi mengenai orang yang positif terjangkit Corona dibuka ke publik agar khalayak mengetahui siapa saja yang terjangkit positif sehingga orang yang belum/tidak terpapar Virus Corona dapat menghindari orang tersebut, hal ini untuk menekan atau menghalangi penularan ke lebih banyak orang.
ODP, PDP dan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Cara pandang Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengenai riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, adalah merupakan Informasi yang tidak bisa dibuka kepada publik selama yang bersangkutan tidak memberikan izin secara tertulis. Dalam praktik UU KIP informasi jenis ini digolongkan sebagai Informasi yang dikecualikan.

UU KIP tidak memuat definisi tentang informasi yang dikecualikan, namun dalam materi muatan pasal 17 dirincikan informasi apa saja yang dapat dikecualikan. Pasal 17 menggunakan langgam sebagai berikut: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali huruf h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: …… dstnya. Nah dari frase/ langgam pasal 17 tersebut kemudian melahirkan sebutan populis yakni: informasi yang dikecualikan.

Banyak anggapan dengan di undangkannya UU KIP ini semua informasi bersifat terbuka /dapat dibuka ke publik, (tidak ada rahasia lagi) apatah lagi UU a quo menggunakan judul tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sejatinya tidaklah demikian, sebagaimana norma pasal 17 diatas Informasi tentang rahasia Pribadi tidak dapat diungkap/dibuka, Termasuk yang digolongkan rahasia Pribadi dalam UU KIP adalah: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau ; catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal ( selengkapnya lihat pasal 17 huruf h).

Memperhatikan ketentuan diatas, nomor HP, dan alamat seseorang niscaya adalah informasi pribadi yang bersifat rahasia yang menurut UU KIP tidak bisa dibuka tanpa izin tertulis sang empunya. Termasuk yang menjadi kerahasiaan pribadi adalah informasi mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. Oleh karenanya informasi hasil pemeriksaan PDP merupakan informasi yang tidak boleh disebar oleh seseorang.

Perspektif UU Lain

Tentang kerahasiaan pasien sejatinya bukan hanya UU KIP saja yang melarang untuk membukanya, terdapat juga UU lain yang yang mengatur akan hal itu, bahkan bukan satu UU saja, terdapat berbagai macam UU yang menjamin kerahasiaan pasien sebagaimana dinyatakan diantarnya: Dalam UU Pasal 51 huruf c UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: merahasiakan segala sesuatu yg diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia, lalu Pasal 57 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan,” kemudian Pasal 32 huruf i UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memuat ketentuan: “ Setiap Pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya”.

Konsekuensi Hukum Menyebarkan Informasi Pribadi tanpa izin
Nukilan pasal-pasal diatas yang menjelaskan tentang kerahasian pribadi/ kerahasiaan pasien adalah merupakan ketentuan dari peraturan perundangan undangan terkait, dus artinya adalah merupakan norma sebagaimana pendapat kebanyakan (umum) bahwa norma itu terdapat dalam Undang Undang. Pengingkaran terhadap ketentun norma akan melahirkan sangsi (rechtgevolg).

UU KIP mengatur sangsi pada pasal 54 sebagai berikut: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada Pasal 56 menyatakan: Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

Simpulannya Perbuatan menyebarluaskan informasi pribadi orang lain tanpa izin empunya menurut UU KIP adalah dapat dikenakan pidana, hanya saja tuntutan pidana berdasarkan UU KIP merupakan delik aduan, artinya orang yang tidak menerima perbuatan orang lain menyebarluaskan data pribadinya harus melaporkan kepada Aparat penegak hukum agar pelakunya dapat dikenai sangsi.(pl02)

Leave a Reply